Resolusi Masalah Konflik Ambon

KONFLIK AMBON

A.   Pihak Terkait dalam Konflik Ambon

Di wayame salah satu daerah di Ambon, inilah satu-satunya desa di Ambon yang luput dari konflik. Warga desa kecil yang dihuni beragam etnik dan agama ini hidup rukun dan damai. Desa ibarat oase di tengah gurun konflik; sebuah pertanda masi adanya harapan untuk menghentikan konflik dan hidup berdampingan secara damia di Maluku.

Di luar wayame warga saling membakar dan membunuh. Dalam sebuah pertemuan di rumah jabatan Gebernur Maluku di bilangan Mangga Dua Ambon, Januari 2002, ia mencoba meyakinkan tokoh-tokoh Islam dan Kristen untuk segera berdamai. [1]

Konflik Ambon pecah karena kedua kelompok terpolarisasi secara frontal, dimana masing-masing kemudian mengekploitasi identitas keagamaannya. Masing-masing mengklaim pihaknya sebagai pihak yang paling benar dan mempersalahkan pihak lain yang dianggap memulai kerusuhan. Kelompok “Merah” (Kristen) menuduh kelompok islam sebagai fanatik yang hendak melakukan Islamisasi di Maluku. Sebaliknya, kelompok “Putih” (Islam) mengeksploitasi isu kristenisasi sebagai justifikasi untuk memerangi kelompok kristen.[2]

B.     Isu Konflik Ambon

            Konflik Ambon jelas bermuatan agama dan suku. Semenjak bulan Ramadhan, Ambon telah mulai diganggu oleh potensi letupan-letupan keresuhan. Dalam bentuk ledakan besar, keresuhan meletup pertama pada Idul Fitri Berdarah, 19 Januari 1999. Semenjak itu, Ambon menjadi kota yang dikoyak-koyak rusuh demi rusuh. Kerusuhan bahkan meluas ke beberapa wilayah lain di provinsi Maluku seperti Pulau Seram (3/2/99), Pulau Haruku (18/2/99), dan Saparua (22/2/99).[3]

            Berbeda dengan kasus Bayuwangi, kasus Ambon tampaknya akan melibatkan faktor lain yang juga menguras energi prihatin dan membetot perhatian. Rusuh demi rusuh di Ambon saat ini makin berkembang secara tegas ke arah konflik antaragama. Kita sangat sulit memahami kasus Ambon sekarang ini hanya dengan mehitung variabel politik atau sosial yang umumnya ada di belakang kerusuhan di indonesia. Dalam kasus Ambon, diakaui atau tidak, faktor agama makin menguat sebagai faktor utama, tak sekedar sekunder atau pelapis permukaan.

            Agama adalah sentimen primordial yang paling kuat di indonesia. Fakta tentang ini tak hanya ada di Ambon melainkan juga di seluruh pelosok indonesia lainnya hampir tanpa kecuali. Karena itu, ketika agama telah dijadikan sebagai variabel primer, maka konflik Ambon bisa menjadi konflik yang meluas dengan cepat.

            Faktor agama bisa menjadi “ketampakan konflik” (yakni postur konflik di mata publik) menjadi jelas dan konkret bagi semua orang—khususnya umat yang seagama dengan orang-orang yang terlibat konflik secara langsung di Ambon. Faktor agam bisa menjadikan “intensitas konflik” (yakni perasaan publik di luar masyarakat yang berkonflik) dengan cepat meninggi. Faktor agama akhirnya membuat “luas konflik” (yakni cakupan wilayah konflik) dengan segera segera membesar tampa terkendali.

C.      Isu Laten Konflik Ambon

            Dalam rivalitas dua kelompok ini di duga terlibat para pemain di Jakarta, terutama keluarga Cendana dan beberapa elite TNI. Para raksasa bisnis di sekitar man tan Presiden Soeharto seperti diketahui, memiliki puluhan perusahaan yang beroperasi di Maluku. Mereka diindikasikan memiliki kedekatan dengan faksi-faksi yang bertingkai di Ambon. Keterlibatan mereka dalam konflik mendapat justifikasi dengan kenyataan bahwa mereka secara tidak langsung diuntungkan dengan adanya kerusuhan tersebut. Dengan adanya berbagai gejolak keamana, para kroni-kroni penguasa tersebut semakin dijauhkan dari usaha-usaha menyeret mereka ke pengadilan guna mepertanggungjawabkan kejahatan politik dan ekonomi mereka.

Konflik komunal di Maluku juga memunculkan dugaan adanya adanya keterlibatan para elite kekuasaan yang secara sengaja merancang kerusuhan. Hal ini dikatakan Kapolri Jenderal Roesmanhadi yang menyebutkan bahwa ada permainan elite politik di balik kerusahan Ambon pda 19 Januari. Namun demikian, POLRI mengaku mengalami kesulitan untuk melacak hal ini. Kaster TNI waktu itu Susilo Bambang Yudhoyono juga mengungkapkan dugaannya bahwa ada jaringan tingkat nasional yang bmengacaukan keadaan selain masalah lokal. Nama-nama seperti Yorris Raweyai (Ketua Pemuda Pancasila) serta Mayjen Kivlan Zein (Kostrad) sempat mengisi rumor ini di beberapa media massa. Namun, tidak ada penyelidikan dan pembuktiann yang memadai terhadap teori ini[4]

Sampai dengan hari ini, 45 hari setelah Idul Fitri Berdarah, kota Ambon masi terus bergolak. Daftar statistik tentang jumlah rusuh, bentrokan, Daftar statistik tentang jumlah rusuh, bentrokan, kerusakan bangunan, puing-puing, rumah-rumah ibadah yang dibakar, korban luka, dan korban jiwa, terus bertambah panjang. Di balik itu, ada satu jenis korban yang tingkat kegawatannya tidak banyak tergantung pada angka statistik tadi: korban kemanusiaan.

            Korban kemanusiaan adalah jenis korban yang cukup dideteksi melalui gejala fisik: nyawa, tubuh, bangunan, atau sejenisnya. Korban kemanusiaan adalah sayatan luka yang tertanam di hati, perasaan, dan mental. Inilah jenis korban terbesar yang terus berguguran setiap kerusuhan.

            Selama ini, masing-masing pihak mempertahankan egoismenya atau kepentingan kelompoknya. Tokoh-tokoh berbicara saling berbalas pantun tampa perasaan berdosa. Mereka semua hendaklah mulai menyatukan langkah dengan saling berpegangan tangan di bawah satu alasan: penyelamatan kemanusiaan. Di sini, primordialisme justru mestin ditinggalkan.
            tampa upaya itu, soal Ambon akan makin berlarut-larut. Dan jika ini yeng terjadi, betapa berdosa kita semua. Kita tidak bisa membiarkan setiap hari luka-luka bersejarah, trauma, dan dendam ditumbuh-suburkan di ambon dan dimanapu di bumi ini.

D.     Resolusi Konflik Ambon

Dendam memang masih membara, dan luka masih menganga. Menurut kami sebagai penulis memang kerusuhan sosial berskala massif sangat sulit untuk di cari resolusinya, yang bersifat tuntas sampai di tingkat masyarakat bawah, dalam jangka waktu pendek. Apalagi jika penyelesaian dilakukan melalui pendekatan yang bersifat elitis. Masyarakat yang masih mengalami reproduksi sosial dan berevolusi menjadi pemicu konflik baru, dan siklus tersebut berulang terus. Satu-satunya langkah adalah mencari resolusi konflik yang berasal dari bawah (bottom-up) dengan memotong siklus kekerasan tadi.

Konflik tersebut bisa bertahan lama sepanjang pihak-pihak yang bertikai tindak menyesali peristiwa tersebut. Konflik tersebut juga akan tetap berlangsung selama konspirasi antar elite dan konflik eksternal antar elite tidak dihentikan. Konflik juga tidak akan berhenti jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak tegas dan serius mengatasinya.

Kondisi yang penuh ketegangan ini akan tetap menimbulkn kecurigaan dan dendam luar biasa di antara kedua pemeluk agama di maluku. Dendam ini akan menjadi luka batin yang sulit disembuhkan, jika kedua belah pihak tidak memulai sebuah pertobatan. Pertobatan itu tidak saja sebagai sebuah penyesalan, tetapi yang lebih hakiki adalah kesediaan untuk sama-sama mengakui salah dan serentak dengan itu melakukan perubahan perilaku etis, moral, spiritual (keagamaan) untuk saling memaafkan dan bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Perhatian mestinya ditujukan langsung ke upaya menghindari jatuhnya korban kemanusiaan yang makin banyak, menghentikan makin seriusnya kerusakan tatanan sosial, serta menghentikan laju perluasan konflik. Dalam konteks ini, ada satu soal besar yang hingga hari-hari ini masi kita lupakan: mengintegrasiakn semua pihak yang terlibat dalam upaya pemecahan masalah Ambon ke dalam sebuah “jaringa kemanusiaan”. Untuk mempercepat penyelesaian, pemerintah yang berwenang di negeri kita haruslah langsung turun ke masyarakat dan melakukan berbagai pendekatan, diantaranya pendekatan keagamaan, kultural, adat, dan persaudaraan.

---

[1] Tomi Lebang. Berbekal Seribu Akal Pemerintah dengan Logika: Sari Pati Pidato Wakil Presiden Jusuf Kalla. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hlm. 56

[2] Syamsul Hadi dkk. (2007). Disintegrasi pasca Orde Baru : Negara, konflik lokal, dan dinamika internasional. Jakarta : Yayasan Obor indonesia. Hlm. 172-173

[3] Eap Saefulloh Fatah. Mencintai Indonesia dengan Amal: Refleksi Atas Fase Awal Demokrasi. Republika Is Plsaza It. 9. Jakarta Hlm. 80-81

[4] Syamsul Hadi, Andi Widjajanto dkk. Disintegarasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasioal. Jakarta: Yasasan Obor Indonesian. 2007.Hlm. 172-173